Politik

Terkait 1,4 Juta Hektar Lahan Ilegal, Asri : Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua DPRD Riau, H. Asri Auzar saat diwawancarai awak media di ruangan kerjanya. (RiauLink.com/Denni France)

PEKANBARU, RIAULINK.COM - Banyaknya aduan masyarakat datang ke DPRD Provinsi Riau, tentang permasalahan lahan dan mereka juga akan dijanji janjikan perusahaan untuk adanya pola KKPA membuat Wakil Ketua DPRD Provinsi H. Asri Auzar gerah dan angkat bicara masalah lahan tersebut. 

Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau saat diwawancarai awak media tentang banyaknya aduan tersebut diruang kerjanya mengatakan, mereka sudah membentuk tim pansus monitoring lahan dan kebun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

"dari banyaknya aduan masyarakat, maka dibentuklah pansus monitoring lahan dan kebun, kita sudah bekerja hampir 6 bulan untuk menyelesaikan ini, maka dapat lah dilapangan bahwa di Riau ini ada 1.4jt hektare lahan ilegal yang dikelola oleh koorperasi," kata H. Asri Auzar yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau. Selasa (11/2/2020).

Dirinya juga mengatakan sudah merekomendasikan kepada pihak yang berkompeten untuk menindaklanjuti tentang adanya penemuan 1,4 Juta hektare lahan ilegal.

"sebagai anggota Dewan kami hanya bisa rekomendasikan kepada pihak yang berkompeten dalam hal ini termasuklah ke Gubernur Riau, makanya Gubernur pak Syamsuar membentuk tim terpadu yang diketuai oleh Wakil Gubernur, yang Wakilnya Kapolda Riau , Kasrem sebagai anggota termasuk Dinas Kehutanan Provinsi Riau," ungkap H. Asri Auzar

Dikatakannya lagi, dari data Dinas Kehutanan yang bekerja 1 bulan setengah mereka bisa mendapatkan 58 ribu hektare lahan illegal membuat Wakil Ketua DPRD ini semakin yakin tentang 1,4 Juta hektare lahan illegal tersebut.

"Lahan ini benar adanya, Dinas Kehutanan kami masukan dana operasionalnya lebih kurang 6 milliar, bekerja selama 2 bulan, lalu kedapatanlah 58 ribu hektare lahan ilegal dalam waktu 1 bulan setengah bekerja, kalau mereka ini kita berikan longgar waktu untuk tahunan tentu 1.4jt hektare tersebut pasti mereka temukan, saya pastikan itu. Bekerja saja mereka 1 bulan setengah mereka sudah dapat lahan ilegal 58 ribu hektare yang tersebar dibeberapa kabupaten," jelasnya.

"lahan 1.4jt ini kita monitorkan juga ke KPK waktu itu, KPK turun kelapangan melalui lembaga kasubah, itu mereka mendapat lebih kurang rilis mereka 1.2jt hutan di Riau ini, artinya apa yang ditemukan DPRD Provinsi Riau waktu itu dan ditemukan oleh KPK hampir sama, inilah yang membuat Riau terjadi konflik lahan antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan masyarakat, terjadinya karhutla ini juga penyebabnya, sepanjang ini tidak diselesaikan dengan secara hukum maupun administrasi maka ini akan terus berlanjut, inilah puncak dari masalah yang di Riau," sambungnya.

Menurutnya, apa penyebab ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mereka ini memberikan izin tapi mereka tidak pernah turun kelapangan tentang izin yang diberikan itu, miris memang yang menjadi korbannya adalah masyarakat apa yang baru baru ini terjadi itu adalah salah satu contoh saja, setiap tahun ada terjadi di riau seperti itu.

Disinggung soal lahan yang ditemukan itu dimana aja, wakil ketua DPRD ini mengatakan "diseluruh provinsi riau setiap kabupaten kota ada, ada yang mengerjakan sampai 10ribu sampai 15rbu hektare tanpa izin satupun," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD ini meminta kepada tim Gubernur Riau yang mendapatkan temuan 58 ribu hektare lahan illegal ini bisa mengambil kesimpulan dan keputusan

"kita mendukung kerja Gubernur, tapi 58 ribu yang didapatkan ini apa yang akan mereka lakukan, kita tunggu, apa yang akan terjadi nanti diputuskan, kita tunggu kita lihat, kalau 1 bulan atau 2 bulan tidak ada kalian boleh wawancara lagi, kalau hanya menemukan saja tapi tidak pernah mengambil kesimpulan dan keputusan dari apa yang ditemukan, kita akan awasi kerja-kerja tim ini, karena tim ini bekerja berdasarkan dari uang negara APBD," tegasnya

Dirinya berharap, agar masalah lahan ini bisa diselesaikan, sehingga konflik masyarakat selesai, pajak daerah masuk ke kas daerah ke kas negara.

"harapan kita hanya 1 selesaikan masalah ini secepatnya itu harapan saya, kalau ini selesai konflik dengan masyarakat selesai, pajak daerah masuk ke kas daerah, ke kas negara yang perambah hutan tidak berani lagi karena hukum ditegakkan sebenar benarnya," Harapnya. (DF)