RIAULINK.com - Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman menanggapi tudingan salah satu anggota DPRD Riau, Ade Hartati yang mengatakan bahwa penyusunan APBD tahun 2019 yang disusun berdasarkan proyek bukan berdasarkan kebutuhan seperti seharusnya.

"Itu kok bukan seperti anggota dewan, seperti LSM ya? Tidak mungkin anggota dewan bilang begitu," kata Noviwaldi, Kamis (29/11/2018).

Polisi Demokrat ini mengatakan, APBD disusun berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Musrenbang dan Pokok Pikiran yang diramu menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

"Jadi ada proses Down Top melalui proses Musrenbang, kemudian top down melalui proses pokok pikiran, yang kemudian menjadi dokumen RKPD," cakap pria yang biasa disapa Dedet tersebut.

Selanjutnya, anggota Dewan Dapil Pekanbaru ini mengatakan,RKPD akan diramu menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

"KUA PPAS ini dimasukkan ke DPRD Riau, dan dibahas oleh Banggar bersama TAPD sehingga menjadi RAPBD, RAPBD inilah yang menjadi cikal bakal APBD. Jadi, penyusunannya kan memang dari bawah, saya kaget, kenapa ada yang berpandangan seperti itu, itu bukan pemikiran anggota dewan," cakapnya lagi.

Seperti yang diberitakan CAKAPLAH.com sebelumnya,  Anggota Komisi V DPRD Riau mengaku kecewa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 yang baru saja disahkan. Politisi PAN ini menilai penyusunan APBD tahun 2019 disusun berdasarkan proyek bukan berdasarkan kebutuhan di tengah masyarakat Riau.

"Kan dalam perencanaan DPRD tak dilibatkan, hanya dilibatkan dalam pembahasan, nah perencanaan itu tak mengacu pada kebutuhan, dan banyak tak diakomodir, ini berdasarkan catatan pribadi saya. Harusnya mengacu kepada kebutuhan, bukan proyek," kata Ade Hartati kecewa.

Sumber : Cakaplah.com /  Editor : Novia