Pemkab Meranti Minta Rekomendasi Pemekaran Dua Desa
MERANTI, RIAULINK.COM - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupten Kepulauan Meranti guna membahas dua desa persiapan yang akan diusulkan menjadi desa definitif, bertempat di Kantor BNPP baru-baru ini di Jakarta.
Rombongan Bupati Kepulauan Meranti yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Kepulauan Meranti Syamsuddin SH MH, langsung diterima oleh Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro, dan jajaran pejabat BNPP.
Turut dalam rombongan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepulauan Meranti Drs Azza Fahroni, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerinyahan Desa Drs Ihkwani, Kabag Perbatasan Sekdakab Meranti Widodo, Camat Merbau Drs Wan Fahriarmi Kabid Desa Darwis SIp M.Si, Para Kepala Desa terkait, Kasubag Perbatasan Bagian Perbatasan Sekda Meranti Yusril dan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut Asisten meminta rekomendasi terkait pemekaran Desa Persiapan Bina Sempian yang merupakan pemekaran dari Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir dan Desa Persiapan Bumi Asri yang merupakan pemekaran dari Desa Lukit Kecamatan Merbau.
"Kedatangan kami disini mungkin sederhana, kami meminta rekomendasi atau katakanlah meminta sebuah dukungan dalam hal pemekaran dua desa tersebut," ujar Syamsuddin.
- Keluarga Korban Lion Air JT 610 Layangkan Surat Tuntutan Terbuka, Inilah Isinya
- Palembang Jadi Tuan Rumah Konferensi Pariwisata 11 Negara
- Ahmad Dhani Dituntut 2 Tahun Penjara, Dul Jaelani Minta Keadilan Buat Ayahnya
- Waduh,,, Ratusan Napi di Lapas Banda Aceh Kabur
- Gubernur Sumbar Sisipkan Aturan LGBT dalam Perda Ketahanan Keluarga
Syamsuddin menyampaikan dua desa tersebut merupakan desa terluar dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.
"Wilayah atau desa kami ini langsung berhadapan dengan negara tetangga yakni Malaysia," lanjutnya.
Plt Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro, menyampaikan bahwa pihaknya akan menyiapkan rekomendasi secara objektif untuk disampaikan ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
"Nanti kami siapkan rekomendasinya secara objektif untuk diberikan ke Dirjen Pemdes," kata Suhajar.
Tulis Komentar