RIAULINK.COM - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dibuka setelah 27 Oktober 2019. Pembukaan pendaftaran pada waktu tersebut dilakukan setelah presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)- Ma'ruf Amin dilantik pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan pihaknya masih akan mengkaji jumlah data yang diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) dan kementerian/lembaga (K/L). Data itu akan disesuaikan dengan jumlah anggaran dan gaji yang disiapkan pemerintah.

"Itu yang akan kami coba analisis apakah formasi yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan yang ada," ucap Bima, Rabu (21/8).

Ia tak merinci jumlah lowongan PNS yang akan dibuka di masing-masing daerah dan K/L lain. Yang pasti katanya, pemerintah akan membuka kuota penerimaan PNS sebanyak 100 ribu.

"Tapi kan tidak mungkin akan terpakai semua. Kami lihat dulu ketersediaan anggaran dan gaji," tuturnya.

Nantinya, BKN akan memberikan dokumen resmi yang berisi kebutuhan formasi PNS di daerah dan K/L lain kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) satu pekan setelah Jokowi-Ma'ruf dilantik. Dokumen tersebut baru diberikan karena pihaknya menunggu kepastian siapa yang akan menjadi MenPAN-RB selanjutnya.

"Saya akan melayangkan (dokumen itu) tanggal 27 Oktober," katanya.

Namun, sebelum itu pemerintah akan mempersiapkan infrastruktur untuk pendaftaran CPNS. Dengan demikian, proses rekrutmen bisa langsung diselenggarakan tak lama setelah Jokowi-Ma'ruf dilantik.

Sementara, BKN masih menunggu data yang berisi formasi untuk membuka pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Bima menyebut rekrutmen PPPK baru akan dibuka setelah pendaftaran CPNS. "PNS dulu. Belum banyak kesamaan terkait PPPK. Pemerintah daerah masih bingung bedanya PNS dengan PPPK. Kami harus ajari dulu," ucap Bima.

Sebelumnya, MenPAN-RB Syafruddin menyatakan akan membuka 75 ribu formasi PPPK tahun ini. Artinya, total lowongan dengan CPNS berjumlah 175 ribu. 

Syafruddin mengatakan pemerintah akan memprioritaskan lowongan formasi PPPK bagi guru dan tenaga kesehatan. Ia menegaskan kondisi saat ini masih banyak kekurangan guru dan dokter di seluruh wilayah Indonesia

"Dokter-dokter Puskesmas kita ini baru 75 persen. Puskesmas kita itu kekurangan dokter," pungkasnya.

Sumber : CNNIndonesia.com /