Ekonomi

Soal PKH, Dewan Sebut Data Warga Miskin di Inhil Belum Valid

Dinding rumah yang dilabeli Keluarga Miskin (Foto: Istimewa)

INHIL, RIAULINK.COM - Salah satu program Pemerintah Pusat dalam upaya pengentasan masyarakat miskin yang disebut Program Keluarga Harapan (PKH), tampaknya belum terlaksana secara maksimal di seluruh Indonesia.

Sebab, terkadang program ini tidak tepat sasaran. PKH yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu, masih saja tidak tersalurkan sebagaimana mestinya. Ini disebabkan oleh data yang kurang valid dan survei yang kurang tuntas.

Program ini dinilai cukup efektif untuk menyadarkan masyarakat agar PKH diperuntukkan kepada penerima manfaat yang layak, sehingga program tepat sasaran.

Namun, Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sepertinya sampai sekarang belum menerapkan sistem tersebut.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Inhil, Herwanissitas saat dihubungi Riaulink.com mengatakan bahwa sepintas program ini hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi sebenarnya program ini memberikan stimulan dan menjadikan ruang gerak untuk mengembangkan dan peningkatan pendapatan dari keluarga.

"Pemerintah telah berupaya semaksimalnya supaya penerima manfaat dari program tersebut tepat sasaran, tapi praktek di lapangan terjadi kekeliruan, human error, dan ketimpangan sehingga terdapat penerima manfaat program yang tidak tepat dan proses verifikasi dan validasi yang tidak objektif," terang Anggota Dewan yang membidangi Dinas Sosial ini.

Dirinya sangat menyayangkan implementasi PKH ini. Sebab banyak hak penerima manfaat semestinya malah diberikan kepada masyarakat yang tergolong mampu.

"Ini sangat merugikan negara dan ada hak orang tidak mampu atau yang berhak mendapatkan program ini diambil orang lain," tuturnya.

Herwanissitas menegaskan agar Dinas Sosial Inhil dapat menerapkan sistem yang dilakukan oleh Pendamping PKH di Jawa Tengah.

"Dinas harus melakukan persis seperti apa yang dilakukan oleh kabupaten ini (Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, red) karena data orang miskin di Inhil belum terverifikasi dengan benar dan valid," ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Inhil, Syaifuddin, saat dikonfirmasi sepakat dengan hal itu. Dirinya akan menyusun rencana sistem tersebut pada anggaran perubahan.

"Itu bagus, kita juga menuju ke sana jika anggaran di perubahan nanti teranggarkan," singkatnya via whatsapp kepada Riaulink.com. (Ray)