Politik

Situasi Politik Tegang, SBY Bereaksi Tarik Kader dari Markas BPN Prabowo-Sandi

konferensi pers SBY - istimewa

RIAULINK.COM - Situasi yang mulai panas dan ancaman Partai Gerindra untuk menggunakan people power untuk mempertahankan kemenangan Pilpres yang telah diklaim membuat SBY harus perintahkan kadernya mundur dari markas Badan Pememangan Nasional Prabowo Sandi.

Presiden ke-6 SBY membaca situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan.

Tak hanya itu,  SBY melihat situasi bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan.

Oleh karena itu, SBY menginstruksikan pengurus dan kader partainya untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang serta bertentangan dengan kebijakan pimpinan Demokrat.

Arahan SBY itu ditujukan kepada Ketua Dewan Pembina Demokrat EE Mangindaan, Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan, dan Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Pandjaitan.

Surat juga ditembuskan kepada Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Selain itu, SBY menginstruksikan untuk secara terus-menerus memantau dari dekat perkembangan di Tanah Air.

 “Jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan, segera melapor kepada Ketua Umum (SBY-Red) pada kesempatan pertama,” tulis SBY.

Amir Syamsuddin yang dihubungi Kompas, Kamis (18/4/2019) malam, membenarkan adanya arahan SBY tersebut.

“Benar itu, benar. Intinya di butir dua. Tidak mengikuti gerakan-gerakan yang inkonstitusional,” kata Amir.

Ditanyakan lebih lanjut mengenai gerakan inkonstitusional yang dimaksud, dia enggan memaparkannya.

“Itu kan perintah. Kalau saya menduga-duga dan menjabarkan, nanti seakan-akan kita menuduh seseorang,” tambahnya.

Sementara itu Partai Gerindra sudah mengambil ancang-ancang akan melakukan cara inkonstitusional guna mempertahankan kemenangan pemilihan Presiden yang diklaim Prabowo Subianto melalui people power.

Hal ini disampaikan Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra sekaligus Pendiri Rumah Aspirasi Romo Center Raden Muhammad Syafi'i usai salat Jumat di Masjid Al Jihad, (19/4/2019)

"Kalau memang hitungan yang telah kami lakukan tidak bisa mereka terima dengan cara yang konstitusional, kami memang akan memilih people power untuk mempertahanankan kemenangan yang bisa dipertanggungjawabkan," kata pria yang akrab disapa Romo.

Kembali ke WP41

Selain arahan dari SBY tersebut, beredar pula arahan SBY lainnya yang menyebutkan, untuk sementara waktu, seluruh pimpinan ataupun kader Demokrat yang sedang “berdinas” di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Calon Presiden-Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, agar sekarang juga kembali ke WP41 untuk konsolidasi.

WP41 merupakan singkatan dari Wisma Proklamasi di Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta. Alamat ini merupakan alamat kantor sekretariat DPP Demokrat.


Ditanyakan apakah arahan itu berarti pengurus dan kader Demokrat ditarik dari BPN Prabowo-Sandi, Amir menolak menjabarkannya.

“Intinya, kader Demokrat di BPN atau di luar BPN, tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi,” katanya.

AHY Pastikan Demokrat Tetap Dukung Prabowo Meski SBY Kritik Kampanye Akbar

Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memastikan partainya tetap mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

AHY mengatakan, tidak mungkin partainya keluar dari koalisi mengingat masa pemungutan suara yang jatuh pada Rabu (17/4/2019) mendatang tinggal hitungan hari.

"Enggak mungkin lah kami keluar dari koalisi. Besok tiga hari lagi tinggal pemungutan suara," kata AHY selepas debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (17/4/2019).

Sebelumnya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY kritisi cara kampanye akbar Prabowo Subianto karena SBY nilai kampanye akbar Prabowo Subianto tak lazim.

Bahkan, SBY menilai Prabowo Subianto pemimpin yang rapuh hingga SBY sebut Prabowo tak penuhi syarat jadi pemimpin bangsa.

WartaKotaLive melansir TribunJatim, meski sudah mengurangi aktivitasnya di dunia politik, bukan berarti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak mengikuti perkembangan politik tanah air sama sekali.

Hal itu dibuktikan SBY dari sejumlah pandangan yang dilontarkannya terkait kondisi politik di Indonesia.

Termasuk kritik yang dilontarkannya kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan keberatannya soal format kampanye akbar pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hari ini.

SBY beranggapan kalau set up acara, rundown acara hingga tampilan fisik kampanye tidak menunjukkan kampanye nasional yang inklusif, melainkan terkesan eksklusif.

"Menurut saya, apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif," ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Minggu, (7/4/2019) .

SBY juga berpendapat pelaksanaan kampanye pemilu nasional sepatutnya melingkupi seluruh pihak.

Artinya, tidak memunculkan satu identitas tertentu.

"Pemilihan Presiden yang segera akan dilakukan ini adalah untuk memilih pemimpin bangsa, pemimpin rakyat, pemimpin kita semua. Karenanya, sejak awal 'set up' nya harus benar. Mindset kita haruslah tetap 'Semua Untuk Semua' , atau 'All For All'," kata Presiden ke-6 RI tersebut.

Kepada Paslon nomor urut 02 dan juga paslon nomor urut 01, SBY mengimbau agar memerhatikan hal tersebut.

Karena menurutnya, calon pemimpin yang cara berpikir dan tekadnya untuk menjadi pemimpin bagi semua ialah pemimpin yang layak dipilih dan akan kokoh dalam menajalankan tugasnya.