Hukrim

Sempat DPO, Akhirnya Direktur PT DSI Mendekam Di Rutan Siak

RIAULINK.COM, SIAK - Setelah beberapa hari masuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO),  Direktur PT Duta Swakarya Indah (PT DSI) Suratno Konadi akhirnya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Siak, Selasa (9/4/2019) sore.

Dengan mengenakan kemeja berwarna biru dan didampingi kuasa hukumnya Merry, Suratno Konadi diseret ke rumah tahanan kelas II Siak menggunakan mobil tahanan kejaksaan.

Dijelaskan Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Siak Zikrullah, Suratno ditahan karena sebelumnya sudah masuk dalam daftar pencarian orang alias buronan Polda Riau. Dan dirinya dalam dua kali pemanggilan tidak hadir dengan berbagai macam alasan.

"Kita terima tahap II dari Polda Riau, terhadap Suratno ini dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai 28 April nanti," Kata Kasi Pidum Kejari Siak saat ditemui Awak media di Kejari Siak, Selasa (9/4/2019) Sore.

Sebelumnya, Polda Riau telah mengeluarkan surat DPO dengan nomor surat, DPO/12/III/reskrimum.

Dalam surat itu, Polda Riau menyatakan Suratno Konadi melakukan tindak pidana membuat surat palsu berupa keputusan mentri kehutanan (Menhut) nomor 17/kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 yang sudah tidak berlaku lagi.

Surat itu untuk permohonan izin lokasi dan izin usaha perkebunan PT DSI ke Pemkab Siak untuk lahan seluas lebih kurang 8.000 Ha di atas lahan milik pelapor atas nama Jimmy seluas 82 Ha yang terletak di desa Dayun. Hal tersebut terjadi sekira Agustus 2015 di Dayun, sesuai dengan laporan masyarakat bernama Jimmy.

Selain Suratno, juga ditetapkan sebagai tersangka Mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Siak, Teten Effendi, namun dia tidak ditahan.

Zikrullah beralasan terhadap Teten tidak dilakukan penahanan karena selama proses pemeriksaan di polisi beliau kooperatif. Selanjutnya kedua pihak menunggu untuk dilimpahkan ke pengadilan dalam kurun waktu 20 hari ke depan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Siak, Benny Yanbert menambahkan bahwa, keduanya sama-sama memberikan permohonan untuk tidak ditahan. Itu dari penasehat hukum dan pihak keluarga masing-masing.

"Tapi permohonan Suratno dan pihak yang menjamin menurut penilaian kami  tidak dapat meyakinkan. Yang Teten dapat meyakinkan statusnya lebih jelas yakni pegawai negeri," ungkapnya. (Iqbal)