Nasional

Alasan PHRI Pilih Jokowi Jadi Bapak Pariwisata Nasional

presiden joko widodo

RIAULINK.COM - Presiden Joko Widodo dinobatkan sebagai Bapak Pariwisata Indonesia dalam acara hari ulang tahun ke-50 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Penghargaan tersebut diberikan karena PHRI melihat kesungguhan Jokowi menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan dan mampu mendorong perekonomian Indonesia dengan program infrastruktur yang dilakukan secara masif, mulai dari pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, hingga fasilitas batas negara yang berdampak pada sektor pariwisata.

Dalam sambutannya Jokowi merasa geli dan lucu saat dirinya dinobatkan sebagai Bapak Pariwisata Nasional.

Jokowi mengaku penghargaan tersebut agak menggelikan di tengah iklim dan kondisi yang justru kurang menguntungkan bagi dunia pariwisata saat ini.

"Sebetulnya lucu juga dapat penghargaan Bapak Pariwisata Nasional tapi harga tiket naik dan ada menterinya yang melarang rapat di hotel. Yang penting bukan presidennya," kata Jokowi sambil tertawa dan disambut dengan tawa para hadirin yang sebagian besar merupakan para pelaku industri hotel dan restoran di Indonesia.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menganugerahkan secara langsung Gelar Bapak Pariwisata Nasional kepada Jokowi dalam acara Gala Dinner Peringatan HUT ke-50 PHRI di Puri Agung Convention Hall Jakarta, Senin (11/2) malam.

Pemberian gelar tersebut merupakan hasil keputusan Rapat Pimpinan Nasional Pengurus PHRI yang dilangsungkan pada 9 Februari 2019 di Ballroom Candi Singosari Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta.

"Penghargaan PHRI kepada Bapak Jokowi sebagai Bapak Pariwisata Nasional atas inisiatif dan komitmen mengembangkan pariwisata sejak menjadi Walikota Solo," kata Hariyadi.

"Pertimbangan obyektif bukan karena beliau sedang sibuk kampanye. Kami tidak mengharapkan keuntungan politis," lanjutnya.

Setidaknya ada tujuh pertimbangan yang mendorong pihaknya untuk menobatkan Jokowi sebagai Bapak Pariwisata Nasional.

Pertimbangan pertama yakni Jokowi merupakan Presiden pertama yang menetapkan pariwisata sebagai sektor unggulan yang diikuti dengan berbagai program pemerintah yang mendukung pariwisata Indonesia.

Jokowi menetapkan kebijakan bebas visa untuk 169 negara yang dianggap sebagai kebijakan yang berani dan bertanggung jawab mengingat sebelumnya ada kekhawatiran yang berlebihan untuk menerima lebih banyak wisman melalui kebijakan ini.

"Peningkatan kunjungan wisman melebihi rata-rata kawasan selama kepemimpinan Presiden Jokowi," kata Hariyadi.

Pertimbangan berikutnya yakni Jokowi telah meningkatkan anggaran pariwisata yang terus naik mulai dari Rp1,2 triliun pada 2014 menjadi Rp2,1 triliun (2015), Rp3,3 triliun (2016), Rp3,2 triliun (2017), Rp3,4 triliun (2018), dan Rp3,8 triliun (2019).

Selanjutnya, selama masa Pemerintahan Jokowi terjadi peningkatan investasi pada sektor hotel dan restoran hingga mencapai 78,6 persen sampai dengan semester I tahun 2018.

Jokowi juga mendorong pembangunan infrastruktur secara masif termasuk 11 bandara baru, pembangunan jalan tol trans yang membuka potensi pariwisata yang dapat dikembangkan.

"Kondisi keamanan dan ketertiban terjaga dengan baik meski terjadi kasus terorisme tapi bisa ditangani dengan baik. Begitupun dinamika politik juga bisa ditangani dengan baik," kata Hariyadi.

Penghargaan itu diharapkan Haryadi mampu meningkatkan semangat semua pihak khususnya Presiden Jokowi untuk bekerja keras mengembangkan pariwisata sebagai sektor unggulan.